Belajar IKU di SPI UIN Walisongo Semarang 

Sering kita dengar seorang pimpinan di suatu instansi pemerintah mengatakan; ³kitaberhasil meningkatkan pelayanan kepada masyarakat´, ataupun ³kita sukses meningkatkankinerja organisasi´. ³Kalimat tersebut bagi pimpinan organisasi pemerintah tentu punya alasan.Tetapi, apakah ada ukuran ataupun indikator yang menjadi dasar pengukuran sukses ataugagalnya sebuah organisasi dalam melayani masyarakat ?. Berikutnya, bagaimana standar danproses penetapannya ? Sesungguhnya bila seorang leader mengatakan berhasilmengembangkan kinerja organisasi ataupun meningkatkan pelayanan, tentu ada alasan logisdan normative yang dapat diterima bahwa organisasi tersebut meningkat kinerjanya.Dalam konsep

New Public Management  (NPM) birokrasi pemerintah sebagai pemberipelayanan kepada masyarakat dituntut untuk lebih mengedepankan aspek hasil (result)  dibandingkan dengan sekedar control terhadap pembelanjaan anggaran dan kepatuhanterhadap prosedur (Akizuki, 2004). Penekanan terhadap ³hasil´ merupakan kritik dan perbaikanatas ³konsep lama´ dari public management yang kurang relevan, untuk diterapkan padamasyarakat yang menuntut perbaikan kinerja. Dalam perspektif NPM, konsep lama birokrasicenderung sentralistik dan lebih berorientasi input dan proses, dinilai telah menjauhkanpelayanan birokrasi dari kebutuhan masyarakat. Salah satu konsep NPM tersebut adalahindikator kinerja keberhasilan lembaga public.Tulisan berikut mencoba menelusuri langkah-langkah penyusunan indikator kinerja di lingkungan instansi pemerintah sebagai dasar pijakanpengukuran kinerja oranisasi